Dasar hukum organisasi LKMK, RT dan RW

-
  1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tangga [ lihat lebih lengkap ]
  2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 03 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor : 15 tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Rukun Warga dan Rukun Tangga

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HOME

-
Blog ini dibuat sebagai sarana informasi kepada warga RT 001 (Ploso Timur IIIA) RW 009 Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Indonesia. Blog ini dibuat juga untuk mencegah arus informasi yang Terputus atau tidak tersampaikan di tingkat RT dari Pengurus RW ke seluruh warga. Hal itu sangat mungkin terjadi karena intensitas pertemuan antara Pengurus RT dengan Warga amat jarang, dan memang banyak di antara kita yang memiliki kesibukan masing-masing. RT 001 (Ploso Timur IIIA) terdiri dari beberapa pengurus dan memiliki kurang lebih 100 Kepala Keluarga (KK).  Program kerja utama dari Pengurus RT 001 (Ploso Timur IIIA) Periode 2017 - 2020 ini adalah TERTIB ADMINISTRASI. Semua harus tercatat dan semua harus transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, dan tidak boleh ada kepentingan pribadi di dalamnya. Semua Pengurus harus memiliki sifat sosial dan pengabdian kepada Masyarakat khususnya Warga RT 001 (Ploso Timur IIIA) dan tentunya kepada A...
Baca selengkapnya

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS RT

-
Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; Pengurus RT mempunyai kewajiban : melaksanakan tugas dan fungsi RT; melaksanakan keputusan anggota; membina kerukunan; membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah; melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW. ( Sumber : Keputusan Walikota Surabaya Nomor 03 tahun 2004 pasal 44 (1) dan (2) )
Baca selengkapnya